Instagram tak akan tinggal diam dengan maraknya akun palsu yang kerap dimanfaatkan pengguna untuk meningkatkan jumlah pengikut.  Senin, 19 November 2018, dalam postingan blog resmi, Instagram menyatakan aturan baru tersebut. 

Pengguna YouTube sekarang bisa menjelajahi streaming film gratis. Platform berbagi video Google itu sekarang menambahkan film yang disokong iklan tertentu tanpa biaya.

Kasus-kasus kamera tersembunyi di tempat umum yang sengaja dipasang pelaku kejahatan masih menjadi masalah pelik di Korea Selatan. Bahkan, "mewabahnya" kamera-kamera tersembunyi yang merugikan khususnya bagi kaum wanita dan tak menutup kemungkinan bagi pria ibarat menjadi "penyakit" di negara tersebut.

Dilansir laman BBC, kebanyakan wanita Korsel karena itu biasanya sengaja menyisakan waktu untuk mengecek toilet umum, kamar mandi, dan ruang ganti yang mereka akan gunakan di pusat fasilitas umum.

Disebutkan, banyak orang yang sudah menjadi korban, terekam saat buang air maupun berganti baju dan telanjang, lalu rekaman itu digunakan untuk kepentingan pornografi, bahkan bisa terbesar di situs pornografi dan para komunitas cabul.

Para aktivis di Seoul, juga sudah menyuarakan pentingnya pencegahan kejahatan ini dan meminta pemerintah agar sigap memberantasnya. Diketahui, di Korsel ada lebih dari 6.000 kasus yang dilaporkan, terkait kamera pornografi tersembunyi kepada polisi dan 80 persen korbanya memang perempuan.

Saya mulai menggunakan paket Super Plan dari Indosat sejak 13 Oktober 2017, di iklan tertera kalau paket ini sudah termasuk PPN 10 persen. Berdasarkan penjelasan yang saya terima, pemakaian  kartu pasca bayar pemakaian pulsa dibatasi. Jadi,  tidak akan lebih dari paket yang saya beli untuk setahun ke depan.

Beberapa bulan kemudian, tepatnya 22 Januari 2018, saya mendapat SMS dari Indosat yang isinya mengingatkan saya untuk membayar tagihan bulanan yang akan jatuh tempo sebesar Rp43.844. Kemudian, SMS yang sama dengan jumlah tagihan yang berbeda saya terima lagi pada 9 Maret 2018 berupa peringatan untuk membayar agar tidak terjadi pemblokiran.

Setelah saya mendapat SMS ini, saya menanyakan via Twitter @indosatcare yang juga tertera pada SMS tersebut perihal tagihan. Setiap hari saya tanyakan lewat Twitter namun baru  pada 13 Maret dijawab dengan jawaban template: DM nama, nomor, ibu kandung, dan lain lain.

Saat itu juga saya langsung melengkapi semua informasi yang ditanyakan tersebut. Lama tidak dibalas, saya mencoba menanyakan via telepon 021 54388888 dan 021 30003000. Sayangnya, yang menjawab telepon hanya mesin penjawab dan berbunyi, “Sistem Indosat sedang dalam peningkatan pelayanan”. Saya mencoba hingga lima kali, tetapi hasilnya sama.

Keesokan harinya, saya mendatangi Galeri Indosat di Jalan Pemuda. Saya terkejut mendengar penjelasan customer service yang mengatakan kalau paket saya tidak termasuk PPN 10 persen. Jadi, kalau pemakaian saya + 10 persen PPN melebihi dari paket Super Plan yang saya beli, akan terbeban biaya lagi.

Spontan, saya ambil brosur Super Plan dan perlihatkan kepadanya tulisan yang menunjukkan bahwa pulsa sudah termasuk PPN 10 persen di pojok kiri bawah. Petugas customer service tersebut kemudian berdalih kalau brosur itu sudah lama, tapi tidak bisa menunjukkan yang baru.

Saya bertanya mengapa brosur lama masih ada di sana? Menurut mereka, brosur yang baru masih belum ada. Saya pun bertanya mengapa saya tidak diinformasikan kalau ternyata ada perubahan peraturan? Petugas tersebut menjawab, “Kalau Bapak beli di sini kami informasikan, tapi karena Bapak beli di Erafone, mereka yang harus menginformasikan”.

Saya kemudian sempat berargumen bahwa handphone-nya memang dibeli di Erafone, di-bundling dengan paket data dari Indosat. Tetapi bukankah persoalan kartu harusnya menjadi tugas Indosat karena yang mengaktifkan data saya ketika itu adalah Indosat? Apakah Erafone yang bertanggungjawab untuk sistem pembayaran dan pemakaian kartu Indosat saya? Petugas tersebut tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan saya.

Petugas tersebut menginformasikan bahwa saya harus membayar di Gerai Indosat atau di Kantor Pos (setiap bulannya) jika ada kelebihan pemaikan dalam bentuk tax yang besarnya maksimal Rp20.000, karena paket Super Plan saya batasi pemakaiannya Rp200.000.

Saya tanyakan lagi, mengapa pemakaian saya tidak dibatasi saja hingga Rp200.000 tapi sudah termasuk pajak. Lagi-lagi mereka tidak bisa menjawab, namun hanya memberi solusi agar saya cek sendiri pemakaian saya untuk memastikan pemakaian hanya sebatas Rp180.000, sehingga jika ditambah tax masih mencukupi Rp200.000. Hal itu menurut saya bukan solusi.

Sepulang dari Galeri Indosat, saya mencoba twit @YLKI_ID lengkap dengan foto brosur. Saya berharap, Indosat bisa lebih bijak merespons pelanggan dan tak memberikan informasi yang menyesatkan. Saya hingga saat ini merasa “dikadali” dengan info dan brosur yang hanya dalam waktu singkat bisa berubah. Semoga Indosat bisa merespons keluhan saya.

Jika tiga buah kamera belakang pada smartphone terbaru Huawei yaitu P11 telah membuat banyak orang berpikir tentang manfaatnya, maka bersiaplah kaget dengan smartphone baru ini karena disebut-sebut akan memiliki bukan hanya tiga, tetapi lima lensa sekaligus!

Sebuah pesan singkat (short message service/SMS) dari operator XL yang menaungi prabayar Axis tiba-tiba masuk ke smartphone Rosma.

 "Plg Yth, reg kartu AXIS Anda max 14Oct  gratis internet 500MB slm 14hr. SMS ke 4444: ULANG#NIK#NmrKK ,atau via web AXIS
http://bit.ly/ulang4444. Info 838".

Padahal wanita berusia 36 tahun itu mengaku sudah sejak lama melakukan registrasi. Pesan yang serupa lewat SMS juga dialami para pelanggan dari operator-operator lain, yaitu sama-sama minta pelanggan mereka agar registrasi ulang nomor identitas masing-masing. Ini berdasarkan instruksi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Wajar saja bila Rosma sampai terheran-heran dengan munculnya pesan itu. Padahal dia telah memberikan data asli saat registrasi melalui SMS, dan menyertakan nomor ID counter tempat ia membeli kartu itu setahun lalu.

Rosma sejatinya tidak keberatan dengan registrasi ulang. Namun, ia hanya bingung mengapa dirinya harus melakukan registrasi ulang.

Padahal nomor itu adalah nomor lama. Apalagi, kompensasi yang diberikan oleh operator, agar Rosma mau memberikan datanya, sangat kecil.
"Buat apaan 500MB? Buat nonton YouTube juga habis 5 menit. Lagipula saya udah registrasi, kok, dulu waktu pertama beli kartu ini. Masih tetap dapet tuh SMS undian penipuan. Yang minta duit kontrakan ditransfer lah, dapet hadiah 50 juta lah, ajakan nelepon Shinta yang 'No Sex dan SARA', gadai BPKB, nawarin kredit tanpa agunan. Capek lah," seru Rosma.

Memang, aturan registrasi kartu SIM prabayar telah berulang kali berdengung. Alasan sebenarnya baik, untuk menekan aksi kejahatan, terutama penipuan, menggunakan kartu selular yang mudah didapat tanpa diketahui pemiliknya, dan kerap merugikan.
Semua karena kartu prabayar sangat mudah didapat. Pelanggan bisa membeli dengan mudah di konter yang tersebar di mana saja.

Tahun ini, pemerintah lagi-lagi mewajibkan registrasi prabayar yang tertuang dalam Permen Kominfo No 14 Tahun 2017, dan akan berlaku pada 31 Oktober 2017.

Regulasi ini berlaku bagi pelanggan baru maupun pelanggan yang lama. Batas akhir registrasi pelanggan lama sampai 28 Februari 2018.
Yang terbaru, registrasi ini melibatkan nomor e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) karena akan terhubung dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) guna memastikan keabsahan data yang diberikan pelanggan.

Selain itu, registrasi bisa dilakukan melalui SMS untuk 3 nomor pertama dari satu operator, sedangkan nomor seterusnya harus registrasi melalui gerai operator dengan membawa KTP dan KK.
Untuk melakukan sosialisasi, operator ada yang memberikan kompensasi, dengan tujuan menarik pelanggan agar mau memberikan data yang absah.

Diragukan Kesuksesannya
Sayang, sejak aturan ini ditetapkan pada 2005, hasil akhirnya tak seindah apa yang digambarkan oleh pemerintah. Ujung-ujungnya, proses validasi selalu missed.
Tak ada pengawasan untuk validasi data, baik validasi data konsumen saat melakukan registrasi atau pengawasan operator saat melakukan pengecekan data konsumen.
Sampai akhirnya, tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mempertegas aturan tersebut dengan menggunakan metode yang dianggap lebih baik, yakni validasi yang terhubung dengan nomor identitas atau KTP dan Kartu Keluarga.
Namun, lagi-lagi kegagalan demi kegagalan yang dialami aturan registrasi prabayar sejak 2005 membuat banyak pihak ragu akan keberhasilan aturan yang diperbaharui itu.
Founder IndoTelko Forum, Doni Ismanto Darwin, misalnya, mengatakan bahwa Kominfo kembali melakukan kesalahan sama, yakni tak mampu bersikap keras ke operator dalam menjalankan proses verifikasi dan validasi data pelanggan.

Dalam Permen baru, kata dia, jika tak ada e-KTP atau data belum komplit maka sim card masih bisa diaktivasi dengan surat pernyataan, sambil terus dilakukan validasi tanpa batas waktu.
"Itu kan sama saja ngasih cek kosong ke operator. Sudah Khittah dari operator tak mungkin menghilangkan pelanggan. Sejak program registrasi dilakukan tahun 2005 lalu, hal yang paling sulit adalah melakukan verifikasi dan validasi data pelanggan," katanya kepada VIVA.co.id, Kamis, 12 Oktober 2017.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, jika registrasi ulang itu dalam sejarahnya selalu sukses, cek saja data di Kominfo atau operator.

"Selalu dibilang 'di bawah double digits dari total pelanggan, sukses dilakukan registrasi ulang'. Valid datanya? Tunggu dulu. Buktinya kan Kominfo sendiri suka teriak banyak data asal-asalan alias aktif," ujarnya, menambahkan.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, juga meragukan kesuksesan aturan ini. Terlebih, sampai bisa menekan jumlah kasus penipuan yang terjadi lewat ponsel.
Sebab, pemerintah tidak memberikan batasan jumlah kartu prabayar yang boleh dimiliki pelanggan. Artinya, pelanggan masih boleh memiliki banyak simcard sepanjang ada identitas yang benar.
Sayangnya, identitas tersebut bisa dilakukan melalui SMS untuk tiga nomor pertama.
"Konsumen masih diberikan akses untuk memiliki nomor seluler yang sangat banyak karena setiap konsumen masih berhak memiliki tiga nomor seluler dari masing-masing operator. Artinya, konsumen masih mempunyai hak mempunyai 18 nomor seluler dari total enam operator yang ada," tuturnya.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Ahmad Ramli, menjelaskan, ketentuan satu pelanggan bisa memiliki 3 nomor untuk 1 operator, karena berdasarkan asumsi bahwa saat ini rata-rata satu pelanggan selular memiliki 3 nomor selular.
Sedangkan, proses registrasi melalui SMS merupakan mekanisme yang dilakukan untuk mempermudah pelanggan yang tak harus melapor ke gerai operator.
"Mekanismenya, satu pelanggan bisa mendaftarkan tiga nomor selular miliknya yang berasal dari satu operator. Pendaftaran bisa dilakukan melalui SMS. Sedangkan untuk nomor keempat dan seterusnya harus dilakukan ke gerai operator," kata Ramli.
Apabila satu operator bisa memberikan aktivasi 3 kartu pada satu pelanggan, operator di Indonesia saat ini ada 6. Itu artinya, lanjut Ramli, satu pelanggan diperbolehkan memiliki 18 kartu yang bisa diregistrasi melalui SMS.

"Belasan atau ratusan kartu lainnya bisa didapat melalui gerai operator," papar Ramli. Pelaksana Tugas Kepala Informasi dan Humas Kominfo, Noor Iza, tidak menampik jika masih ada kemungkinan pelanggan bisa memiliki kartu prabayar sebanyak-banyaknya.

Sekali pakai terus buang
"Hanya untuk registrasi melalui SMS yang dibatasi maksimal tiga. Tak ada batasan kepemilikan jumlah kartu. Yang utama adalah identitas benar dan valid," ujar Noor Iza.
Untuk validasi inilah yang kemudian akan melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Dari sisi industri, PT Smartfren Telecom Tbk, salah satu operator telekomunikasi, mengaku mematuhi ketentuan program penertiban kartu prabayar tersebut.
"Kami pasti ikut (mendukung). Masa mau melawan pemerintah. Mau logis atau tidak, itu sudah kebutuhan nasional, kebutuhan negara. Kami sebagai operator mendukung," ujar Vice President Technology Relations and Special Project Smartfren, Munir Syahda Prabowo kepada VIVA.co.id.
Aturan wajib registrasi ini kemungkinan bakal menertibkan praktik 'habis pakai terus buang' pengguna prabayar. Praktik ini jamak dilakukan pengguna, utamanya untuk mendapatkan paket data yang menarik.

Munir mengakui fenomena 'sekali pakai terus buang' memang akibat dari strategi operator untuk bisa mendapat pelanggan baru. Namun, Smartfren tidak mengarahkan pelanggan menjalani praktik tersebut.



Ia juga tak bisa memastikan apakah aturan wajib registrasi prabayar itu menghilangkan praktik 'habis pakai terus buang' itu.
Sebab, praktik itu terjadi di lapangan, bukan kendali dan pengawasan Smartfren sebagai operator. Munir juga tak bisa menjamin pelanggan Smartfren apakah menjalani praktik tersebut.
"Fenomena itu terjadi di luaran. Kami tidak ikut. Itu pedagang dan pelanggan yang melihat. Pokoknya kami hanya mengeluarkan promo salah satunya adalah untuk menarik pelanggan baru," jelasnya.

Munir menuturkan dalam konteks penertiban kartu prabayar, operator dan pemerintah sudah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk membuat tertib penggunaan kartu bayar.
Soal fenomena 'sekali pakai terus buang', Munir mengatakan harus dilihat apa yang terjadi di lapangan. "Tapi kalau di pasar, ya, sudah pasar yang berbicara. Kami hanya bisa mengeliminasi kejadian-kejadian seperti itu," ujar Munir.
Menurutnya, praktik 'sekali pakai terus buang' juga terjadi di luar Indonesia. Praktik itu muncul di negara lain, misalnya di India.

Ide unik menempatkan iklan pada gelas sekali pakai telah menjadi juara di ajang Socio Digi Leaders yang dihelat Telkom. Iklan di Share Cup dianggap lebih efektif dan efisien ketimbang televisi maupun radio."Waktu yang dibutuhkan seseorang menghabiskan minuman dalam gelas adalah sekitar 15 menit. Pebisnis minuman bahkan tak perlu beli gelas karena bea produksi sudah diperoleh dari pengiklan dari depan cup tersebut. Jika gelas habis, melalui aplikasi teknologi informasi komunikasi (TIK), bisa disampaikan infonya untuk dipasok kembali," ujar CEO Share Cup Steven Aditya, dalam keterangan resmi Telkom.

Yang paling penting, kata Steven, bahan baku gelas tersebut dibuat dari kertas yang mudah diurai sehingga ramah lingkungan. Ke depan, mereka  ingin segera memperluas konsep bisnis dan menciptakan bungkus makanan reuseable guna mengurangi sampah plastik dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

Share Cup dinobatkan jawara berdasarkan penilaian Ketua Dewan Juri Herdy Harman (Chief Human Capital Officer PT Telkom), Billy Boen (pengusaha), Alamanda Santika (praktisi TIK), dan Nadine Chandrawinata (artis dan sociopreneur maritim). Bersama Travel Share di posisi 2 dan Market Hub di posisi ketiga, Share Cup menyisihkan ratusan peserta SDL 2017, beberapa bahkan berasal dari Australia, Belanda, Jerman, India, dan Perancis.

Share Cup akan memperoleh hadiah Rp60 juta, beasiswa, serta company visit ke Eropa. Selepas mereka, juara kedua diraih Travel Share (Rp 45 juta, beasiswa, dan company visit ke Hongkong) dan juara ketiga Market Hub (Rp 30 juta, beasiswa, dan company visit ke Hongkong).
SDL yang dihelat keduanya kalinya setelah tahun kemarin meneruskan tradisi sebelumnya ketika pemenang SDL 2016 dikirim antara lain ke Google, Facebook, Plug & Play di Silicon Valley, Amerika Serikat, Net CV di Hong Kong, serta Pay Pal Incubator di Singapura.

Lain lagi dengan Share Cup, Travel Share merupakan platform tentang relawan di bidang pariwisata. Travel Share diharapkan menjadi media bagi traveller guna mendapat aktivitas volunteering di destinasi wisata berdasarkan skill yang dimiliki. Secara tidak langsung, Travel Share juga dapat meningkatkan marketing, sehingga warga Indonesia bisa menjadi relawan di daerah-daerah terpencil di Indonesia.

"Banyaknya destinasi wisata di Indonesia menjadi tantangan bagi Travel Share dalam melakukan pendekatan, terlebih lagi kepada operator tur wisata," ujar CEO Travel Share  Fidhzarian Utama.
Selain itu ada juga Market Hub yang mengambil peluang dari menjamurnya  marketplce. Mereka menyadari bahwa market place di Indonesia sudah banyak. Namun, masih ada merchant yang jarang jualan online, kalaupun ada, mereka hanya ada di satu tempat saja.

"Jadi, Market Hub memungkinkan konsumen belanja online pada satu tempat namun mencakup seluruh market place dalam satu dashboard," ujarnya Dewa Wahyu, CEO Market Hub.
Ketiga perusahaan rintisan itu sepakat jika SDL Telkom memberi pelajaran kepada mereka bahwa ide kreatif tidak berarti apa-apa tanpa usaha mewujudkannya. Selain itu anak muda pun harus berusaha memberi ide kreatif meski belum bisa memberi dampak lebih besar.

Anda mungkin berpikir bahwa berpose jari V saat berfoto selfie bukanlah suatu kebiasaan yang berbahaya. Mulai saat ini, Anda lebih baik menghindari pose tersebut agar terhindar dari konsekuensi yang tidak Anda inginkan.

Ilmuwan Jepang telah menemukan bahwa sidik jari ternyata dapat dengan mudah disalin dan diciptakan kembali dari foto yang diambil sejauh 3 meter , dan tanda V adalah cara yang sangat mudah untuk menampilkan sidik jari Anda.

Dengan munculnya teknologi pengunci biometric menggunakan sidik jari di beberapa alat modern, seperti smartphone atau laptop, bisa membuat jutaan orang rentan terhadap aksi peretasan.

“Dengan santainya kita berpose dengan membentuk tanda V di depan kamera, sidik jari kita bisa tersebar secara luas,” tutur profesor Isao Echizen, seorang peneliti media keamanan dan media digital Institut Informatika Nasional Jepang (NII) kepada surat kabar lokal Sankei Shimbun.


Dia menunjukkan bahwa seiring bertambah canggihnya kualitas kamera smartphone akhir-akhir ini, orang-orang akan sering membagi foto diri mereka sendiri di media sosial. Hal itu akan membuat pencuri mendapatkan rincian terkecil dari sidik jari Anda dengan mudah. Hanya dengan pergi ke Internet cafe, bahkan dapat melakukannya sendiri, asalkan mereka menguasai teknologi peretasan.

Munculnya teknologi biometric dan scan sidik jari tidak dapat dielakkan, mengingat kebutuhan untuk mendapatkan sidik jari untuk keperluan tertentu adalah hal yang penting. Begitu juga dengan pola pencuri, dari mencuri bank secara konvensional hingga meretas untuk membuka kunci ponsel, laptop, aplikasi perbankan, pintu, dan mobil, bahkan hingga pembobolan ATM, keamanan bandara serta pemungutan suara pemilu secara online, yang kuncinya dapat dibuka dengan menggunakan sidik jari.

Agar pencurian ini dapat bekerja, si pelaku harus menemukan bayangan tajam dari ujung jari Anda, membuat cetakan sidik jari tersebut, dan kemudian mendapatkan akses fisik ke smartphone Anda.

Tim Echizen sendiri telah menciptakan cara untuk melindungi ujung jari Anda, dengan menggunakan film tembus cahaya yang terbuat dari titanium oksida. Alat ini dapat ditempatkan di atas ujung jari untuk membingungkan pencuri, namun alat ini tidak dapat bertahan selama dua tahun.

Perusahaan keamanan Tiongkok, Goodix, juga bekerja untuk mengalahkan hacker profesional dengan mengembangkan sistem biometrik yang menggunakan sensor inframerah dan sidik jari. Selain itu, teknologi ini juga dapat menganalisis jaringan serta denyut Anda.

Saran terbaik adalah berhenti untuk mengunci smartphone atau laptop Anda dengan menggunakan angka digital. Tidak seperti password , teknologi sidik jari sangat jauh lebih sulit untuk dirubah begitu sudah diretas.

Seperti kata Echizen kepada Sankei Shimbun: “Jika seseorang memasukkan kata sandi Anda, Anda bisa mengubahnya, tapi Anda akan terjebak jika mengunci password dengan menggunakan sidik jari, dan ada orang lain yang bisa meretas sidik jari Anda.”

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hasil revisi telah berlaku mulai pekan ini. Ada beberapa perubahan dan penambahan dalam UU tersebut. Salah satu penambahan yang muncul di UU tersebut adalah ketentuan hak untuk dilupakan atau right to be forgotten.
Hak untuk dilupakan maksudnya adalah setiap warga negara berhak meminta penghapusan 'jejak hitam'nya dari dunia maya. Jejak hitam yang dimaksud, baik foto, artikel yang bernada buruk tentang dirinya, postingan status yang mencemarkan nama baiknya, atau lainnya yang dianggap merugikan diri seorang warga.
Namun ketentuan baru tersebut mendapat kritik dari pegiat dan aktivis kebebasan ekspresi. Ketentuan right to be forgotten itu dianggap terlalu tergesa-gesa, tidak melihat kesiapan ekosistem perlindungan data pribadi di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menjelaskan, aturan hak untuk dilupakan pada pasal 26 UU ITE nantinya akan diperjelas dalam aturan turunan.
"Nanti akan diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri," jelas Rudiantara ditemui usai acara Mastel di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 1 Desember 2016.
Soal gambaran teknis pengaturan hak untuk dilupakan itu, Rudiantara mengaku belum bisa bicara banyak. Tapi secara prinsip, aturan turunan hak untuk dilupakan akan 'mencuci dosa' nama seseorang dari informasi di dunia maya.
"Intinya secara filosofi, jika nanti ada seseorang yang dihukum kemudian diputus inkrach bebas maka akan ada normalisasi dengan meminta pengadilan menetapkan penghapusan tersebut," jelasnya.
Sebelumnya Kepala Divisi Riset Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Asep Komarudin menilai penambahan ‘right to be forgotten’, atau hak untuk dilupakan dalam pasal 26 UU ITE itu tak jelas.
Dia mengakui, hak untuk dilupakan punya semangat menghargai hak asasi manusia di dunia maya, namun lebih bagus, jika ketentuan hak untuk dilupakan itu dimasukkan dalam UU khusus terkait perlindungan data pribadi.
Ketentuan 'hak untuk dilupakan' yang ada di UU ITE, menurut Asep, tak memenuhi ketentuan yang sama yang telah berlaku di Eropa. Dia menjelaskan, 'hak untuk dilupakan' di Eropa hadir dengan dukungan sistem perlindungan data pribadi yang sudah kuat.
Masalah lainnya, yakni belum ada gambaran yang jelas bagaimana nanti penentuan dan jenis informasi pribadi yang boleh dilupakan, terus bagaimana nanti teknis penghapusannya apakah di mesin pencarian, atau di portal berita.
"Sebatas mana penentuan identitas pribadi, kategorinya bagaimana, terus apakah kita nanti memintakan (penghapusan) ke pengadilan dan bagaimana eksekusi, transparansinya. Jadi ini tergesa-gesa memasukkan hak untuk dilupakan," ujarnya.

Setelah 14 tahun bertahan di industri ponsel pintar dan sempat menjadi pemimpin pasar, Blackberry akhirnya memutuskan untuk benar-benar meninggalkan bisnis perangkat pintar itu. Butuh waktu setahun bagi Blackberry untuk memutuskan hal ini. Sejatinya, niat Blackberry untuk tidak lagi memproduksi ponsel telah ada sejak setahun lalu. Dilansir melalui BBC, Kamis 29 September 2016, dalam situs resminya, perusahaan asal Kanada itu mempertegas posisi perusahaan sebagai produsen software. Hanya software. "Software adalah Blackberry yang baru," tulis situs resmi Blackberry. Situs Business News Network (BNN) Kanada, menyebut CEO Blackberry pun sudah menyatakan hal ini. Bahkan, mereka bersiap untuk melakukan pengurangan karyawan (pemutusan hubungan kerja/ PHK), karena tidak lagi mengurus divisi perangkat mobile. "Kami telah memutuskan untuk tidak lagi memproduksi perangkat hardware. Hanya hardware. Kami percaya, ini merupakan cara terbaik untuk meraih keuntungan di bisnis perangkat," ujar CEO Blackberry, John Chen. Dikatakan Chen, produksi smartphone akan dilimpahkan kepada mitra Blackberry yang ditunjuk. Ini secara tidak langsung akan mengurangi pengeluaran Blackberry, termasuk menghilangkan kebutuhan distribusi perangkat, melakukan pengurangan karyawan, dan mengurangi biaya peralatan. "Daftar yang panjang untuk bisa berhemat," kata Chen. Pengurangan karyawan ini merupakan langkah selanjutnya bagi Blackberry, yang memutuskan untuk menggandeng mitra outsource dalam memproduksi ponsel. Mereka yang akan terkena PHK adalah para pekerja di divisi logistik dan perbaikan.  Langkah Blackberry ini diambil, karena adanya hasil yang tidak memuaskan pada penjualan smartphone kuartal terakhir. Pada kuartal kedua tahun fiskal Blackberry, yang berakhir 31 Agustus, perusahaan itu melaporkan hanya menjual 400 ribu unit smartphone, termasuk smartphone Priv berbasis Android, dan DTEK50 yang dijual seharga U$271, atau Rp3,5 jutaan. Di Indonesia, Blackberry mendirikan perusahaan patungan bernama PT BB Merah Putih untuk lisensi software perangkat. Sedangkan produksi smartphone berbasis Android mengandalkan software BB, akan digarap oleh PT Tiphone Indonesia.